STTP

PENERBITANย SURAT TANDA TERIMA PEMBERITAHUAN (STTP)

===========================================================================================

 

 

Surat Tanda Terima Pemberitahuan yang selanjutnyaย disingkat STTP adalah

Pernyataan tertulis dari pejabat Polriย yang berwenang yang telah menerima pemberitahuan secaraย lengkap dari penyelenggaraan suatu kegiatan,

 

STTP terbagi dua yaitu :

  1. STTP Kebebasan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum yang disingkat STTP KMPDU.
  2. STTP Non Kebebasan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum yang disingkat STTP Non KMPDU.

===========================================================================================

 

ย ย 1.ย DASAR HUKUM :ย ย 

ย ย ================

 

a.ย Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

b.ย Petunjuk Lapangan Kapolri Nopol. : Juklap/02/XII/1995 tanggal 29 Desember 1995 tentang Perizinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakatย ;

c.ย Undang โ€“ undang Nomor : 9 Tahun 1998 tanggal 26 Oktober 1998, tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.ย 

d.ย Peraturan Kapolri Nomor : 9 tahun 2008 tanggal 07 Nopember 2008 tentang Tata cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka umum.

e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Admininstrasi Pemerintahan;

f.ย Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;

 

=============================================================================================

ย ย 2. KETENTUAN UMUMย :ย ย ( UU NO.9 THN 1998 )

ย ย ======================================

 

a. Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan. tulisan. dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Di muka umum adalah dihadapan orang banyak, atau orang lain tennasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang.

c. Unjuk rasa atau Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.

d. Pawai adalah cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum.

e. Rapat umum adalah pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu.

f. Mimbar bebas adalah kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas terbuka tanpa tema tertentu.

g. Warga Negara adalah warga Negara Republik Indonesia.

h. Polri adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia

 

=============================================================================================

ย ย 3. KEWENANGAN POLRI :ย 

ย ย =====================

a. Pejabat Polri Yang Berwenang melakukan pemeriksaan terhadap surat pemberitahuan dan lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 setelahย  menerimaย  pemberitahuan dari penyelenggara kegiatan politik.

b. Pejabat Polri yang Berwenang menerbitkan STTP terhadap pemberitahuan yang telahย  memenuhiย  ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum kegiatan dilaksanakan.

c. Dalam hal pemberitahuan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pejabat Polri Yang Berwenang memberitahukan kepada penyelenggara untuk melengkapi persyaratan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum kegiatan dilaksanakan.

d. Apabila penyelenggara tidak melengkapi persyaratan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3),ย  Pejabat Polri Yang Berwenang tidak menerbitkan STTP.

e. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan masalah yang berpotensi menimbulkan kerawanan keamanan dan ketertiban masyarakat, Pejabat Polri Yang Berwenang menyarankan kepada penyelenggara untuk :

  • menunda kegiatan;
  • memindahkan lokasi kegiatan;
  • mengubah bentuk kegiatan atau acara; dan/atau mengurangi sebagian kegiatan.

f. Saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicanlumkan dalam STTP.

g. Apabila penyelenggara mengabaikan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Tetap melaksanakan kegiatan, Pejabat Polri Yang Berwenang dapat memberikan teguran.

h. Dalam hal penyelenggara mengabaikan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Polri Yang Berwenang dapat melarang dan/atau membubarkan kegiatan poltik

 

=============================================================================================

ย ย 4. PELAYANAN PENERBITAN STTPย :ย 

ย ย ==============================

 

ย  ย A. PERSYARATAN :

ย  ย  ย  ย  =============

  • Membawa KTP / Tanda Pengenal ASLI dan fotokopi
  • Membawa Surat Ijin Keramaian yang sebelumnya telah di ajukan dan di terbitkan oleh Sat Intelkam Polres HSS
  • Membawa surat pertanggung jawaban kegiatan
  • Membawa surat rekomendasi dari kelurahan setempat
  • Membawa Dokumen – dokumen Penyerta lain dalam kegiatan, berupa :

 

a) Jadwal acara.

b) Proposal kegiatan.

c) Daftar susunan panitia penyelenggara.

d) Daftar susunan pengurus organisasi.

e) AD/ART untuk kegiatan parpol.

f) Akte pendirian parpol (untuk kegiatan parpol).

g) Curiculum Vitae/foto copy pasport (riwayat hidup apabila kegiatan melibatkan WNA).

h) Surat ijin dari pemilik tempat kegiatan

i) Rute yang akan dilalui bila kegiatannya berbentuk pawai, karnaval dll.

j) Foto Copy KTP Penanggung Jawab.

k) Surat Rekomendasi dari Polres HSS

 

ย  ย B. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR :

ย  ย  ย  ย  ==============================

  • Mendatangi kantor polisi terdekat dari tempat kegiatan akan di laksanakan
  • Menyerahkan persyaratan yang di perlukan kepada petugas untuk di periksa dan di teliti
  • Setelah pemeriksaan selesai maka akan di terbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan ( STTP )

 

ย  ย C. KETENTUAN WAKTU PEMBUATAN :

ย  ย  ย  ย  ===========================

1)ย Pemberitahuan sebagaimana disampaikan oleh penyelenggara secara tertulis kepada Pejabat Polri Yang Berwenang di Daerah Hukum Kepolisian tempat kegiatan akan dilaksanakan,

Paling lambat 7 (Tujuh) hari kerja sebelum kegiatan dilaksanakan.

2) Jangka waktu melakukan penelitian lampiran berkas, terkait dengan legalitas, kelengkapan berkas, serta pengesahan, dan Lalu DIlanjukan dengan Penyelesaian Pelayanan sampai pada

penerimaan STTP Paling Lambat adalahย 3 ( Tiga ) hari.

 

ย  ย D. BIAYA PEMBUATAN STTP :

ย  ย  ย  ย  ย ====================

( Tidak Dipungut Biaya / GRATIS )

 

 

=============================================================================================

ย ย 5. SARAN DAN KELUHAN PELAYANAN PENERBITAN STTPย :ย 

ย ย =================================================

 

UNTUK MENGAJUKAN PERTANYAAN SILAHKAN HUBUNGI PETUGAS PELAYANAN MELALUI :

Akun Sosmed Kami di :ย Instagramย danย Facebook

 

 

 

 

Apabila Pemohon / Penerima Layanan mengalami kendala,

Dapat menghubungi Kontak Kami di ;

( Contact Person )ย Telp / WA :ย 081393253972

 

=============================================================================================